my article

Kemerdekaan Pers vs Kode Etik

2011-03-03T02:59:00.000-08:00

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluhkan adanya dua media televisi dan satu media cetak yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah karena hanya menampilkan sisi keburukan dari pemerintah tanpa memberi solusi. Belakangan diketahui bahwa media yang dimaksud tersebut adalah Metro TV, TV One, dan Media Indonesia. Menurutnya lagi, media-media tersebut merepetisi gambar-gambar kerusuhan dengan narasi Indonesia sedang menuju negara gagal. Tidak hanya sampai disitu, dia kemudian meminta agar jajaran pemerintah memboikot media massa tersebut.

Pernyataan Dipo Alam itu langsung menuai kritik dari berbagai kalangan. Sikap tersebut dinilai bukan saja melecehkan kebebasan pers, tetapi juga demokrasi. Kita seperti ingin diajak untuk kembali ke masa orde baru yang otoriter dan represif, dimana pers dikekang dan diberangus. Dalam pekan-pekan terakhir ini, Dipo Alam menjadi bulan-bulanan kritik dari berbagai kalangan. Apakah memang seperti itu kenyataannya?

Saya pribadi mengikuti perkembangan media dan merupakan pemirsa dan pembaca setia dari media-media tersebut. Menurut saya, sebagian besar berita yang disampaikan oleh media-media tersebut sebenarnya cukup informatif dan bertanggungjawab, meski demikian sering juga terjadi media-media tersebut memang berlebihan dalam menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Sering merepetisi atau mengulang-ulang berita dan rekaman kerusuhan dengan narasi yang tendensius.

Saya pribadi pun pernah menjadi korban dari salah satu media itu ketika pemberitaan mengenai kasus Gayus Tambunan merebak di media. Ketika itu salah seorang reporter wanita yang cantik bersama juru kameranya meminta ijin kepada saya untuk sekedar mengambil gambar di ruang tunggu dan ruang sidang di kantor saya, kemudian mewawancarai salah seorang pemohon banding atau penggugat. Namun yang muncul kemudian di layar televisi adalah rekaman gambar saya yang sedang duduk di belakang meja informasi dan kantor tempat saya ditugaskan terus-menerus ditampilkan di layar televisi dengan narasi yang tendensius dan seperti menggiring opini masyarakat untuk memvonis institusi saya bersalah tanpa adanya bukti dan proses pengadilan. Hal yang berbeda saya alami ketika saya menerima media lain seperti RCTI, SCTV, TV One, Kompas, Tempo, dan media-media lainnya dimana saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pemberitaannya tidak bersifat tendensius.

Oleh karenanya saya sangat memaklumi kenapa Dipo Alam mengeluhkan media-media tersebut. Satu hal yang mesti kita pahami, yang dikeluhkan oleh Dipo Alam bukanlah media-media yang kritis seperti Kompas, Tempo, Republika dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkannya, menjelek-jelekan berbeda dengan mengkritik. Kritik biasanya dilakukan dengan santun dan diikuti dengan saran, sedangkan menjelek-jelekkan hanya sekedar mengungkap kejelekan tanpa memberikan solusi yang konstruktif.

Namun demikian tidak berarti pemerintah yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti misalnya memboikot atau dengan cara apapun karena hal itu bisa mencederai kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pasal 4 Undang-undang Pers juga menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Saya pribadi yang kebetulan menjadi redaktur di media cetak internal di kantor tempat saya bertugas, juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan, yaitu ketika seorang pejabat melarang salah satu opini saya dimuat di media tersebut. Alasan pelarangan itu adalah karena tulisan saya yang membahas mengenai masalah pengadaan proyek IT itu dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman oleh pembacanya. Padahal jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat menggunakan hak jawab maupun hak koreksi yang diatur dalam Undang-undang Pers. Kita memiliki Dewan Pers yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kita juga memiliki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang juga dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Namun demikian adanya jaminan atas kemerdekaan pers tidak berarti pers juga bisa seenaknya menyebarluaskan berita dan opini tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik. Pers berkewajiban untuk mengembangkan opini berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Dalam Undang-undang Pers juga diatur bahwa pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut juga dapat dipidana dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Dalam Undang-undang Penyiaran pun diatur bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Isi siaran juga dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Pelanggaran atas hal tersebut juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

(dari berbagai sumber)

Ironi Sepakbola Indonesia

2011-02-18T01:28:00.000-08:00

Kecemerlangan Tim Nasional Sepakbola Indonesia (Timnas) dalam Piala AFF 2010 beberapa waktu lalu berdampak luar biasa bagi sepakbola Indonesia. Meski Timnas gagal merebut gelar juara karena kalah agregat dari Timnas Malaysia 2-4, namun secara keseluruhan penampilan Timnas Indonesia bisa dibilang sangat mengesankan, baik dari segi teknik permainan maupun hasil. Dari 7 kali bertanding, Timnas yang memperagakan teknik menyerang yang atraktif berhasil menang 6 kali dan hanya 1 kali kalah, dengan memasukkan 18 gol dan hanya kemasukan 6 gol. Timnas yang kali ini diasuh oleh pelatih asal Austria, Alfred Riedl juga menghadirkan bintang-bintang baru, seperti pemain naturalisasi Cristian Gonzales, Irfan Bachdim, Okto Maniani, Ahmad Bustomi, Mohammad Nasuha, dan Arif Suyono. Bahkan pemain keturunan Belanda, Irfan Bachdim mampu menjadi magnit yang luar biasa bagi kaum hawa yang sebelumnya tidak begitu menggemari sepakbola.

Timnas yang tadinya tidak begitu diminati, tiba-tiba menjadi pemberitaan dimana-mana. Semua media cetak dan stasiun televisi berlomba-lomba memberitakan berbagai aktifitas Timnas. Euforia Timnas terjadi dimana-mana. Orang-orang terutama kaum hawa yang sebelumnya tidak begitu menyukai dan bahkan tidak memahami sepakbola, tiba-tiba menjadi pendukung Timnas. Bukan hanya stadion Gelora Bung Karno di Senayan yang selalu dipenuhi oleh penonton, kaos dan segala yang berhubungan dengan Timnas laku keras dimana-mana. Rakyat Indonesia menjelma menjadi begitu nasionalis karena sepakbola.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut para pengamat, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Setelah sekian lama bangsa Indonesia seperti kehilangan kebanggaan pada bangsanya sendiri sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik dan hukum, kehadiran Timnas Indonesia bagai oase di padang yang tandus. Kehadiran Timnas sejenak bisa membuat bangsa ini melupakan kegetiran. Bangsa ini bersatu padu untuk mendukung Timnas dalam bingkai merah-putih dengan slogan kebanggaan Garuda Di Dadaku.

Namun demikian, euforia terhadap penampilan cemerlang Timnas di Piala AFF kali ini juga meninggalkan ironi dan yang sulit dicerna akal sehat. Bagaimana tidak, di tengah pujian selangit dari masyarakat dan media massa atas penampilan Timnas yang membanggakan, di saat yang sama sebagian besar pendukung Timnas dan media massa justru menghujat dan mendesak Nurdin Halid untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Padahal Timnas yang mereka puji tersebut adalah bentukan PSSI, Alfred Riedl adalah pelatih pilihan PSSI dan pemain-pemain Timnas adalah produk dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) yang dikelola oleh PSSI.

Saya pribadi juga sangat menyesalkan blunder yang dilakukan oleh Nurdin Halid dengan mengajak pemain-pemain Timnas melakukan istighosah dan berkunjung ke rumah Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, padahal ketika itu Timnas sedang butuh konsentrasi untuk laga final. Hal tersebut dikeluhkan oleh Alfred Riedl sebagai kegiatan yang tidak perlu. Namun demikian terlalu berlebihan juga rasanya, jika hal itu dijadikan satu-satunya penyebab kekalahan Timnas dari Malaysia.

Momentum euforia Timnas ini tentu sangat positif apabila dapat tetap terjaga, bukan hanya untuk Timnas yang berlaga di piala AFF yang lalu, akan tetapi juga untuk masa depan sepakbola Indonesia yang sejak dulu minim prestasi. Bahkan dari segi bisnis, euforia Timnas ini juga menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Dari hasil penjualan tiket saja, PSSI selaku panitia lokal berhasil meraup untung miliaran Rupiah, itu belum termasuk pemasukan panitia dari sponsor dan hak siar. Ini pun baru dari satu turnamen saja, PSSI sendiri saat ini melalui PT BLI secara regular juga mengelola LSI, kompetisi lokal yang diramaikan oleh pemain-pemain asing. Keuntungan finansial dari kompetisi yang sudah diakui oleh FIFA ini bahkan lebih besar, baik dari sponsor maupun hak siar.

Sepakbola sebagai olahraga yang paling popular di negeri ini, bahkan di dunia memang menyimpan potensi bisnis yang sangat besar. PSSI sebagai satu-satunya induk organisasi sepakbola di tanah air yang diakui oleh FIFA telah menjadi organisasi yang sangat seksi dan menarik semua orang untuk menguasainya, bukan hanya untuk kepentingan finansial namun juga kepentingan politik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar pengurus PSSI saat ini memang diisi oleh kader-kader Golkar dan secara finansial di-backup oleh keluarga Bakrie, kecuali Bendahara PSSI Achsanul Qosasi dan Manajer Timnas U-23 Almarhum Adji Massaid yang merupakan kader Partai Demokrat.

Oleh karenanya bisa dimaklumi jika saat ini begitu banyak orang yang dulunya tidak pernah peduli dengan PSSI tiba-tiba menjadi sangat peduli dengan PSSI. Tuntutan mundur kepada Nurdin Halid dan aroma persaingan menjelang pemilihan Ketua Umum PSSI juga semakin kencang. Nurdin Halid yang didukung oleh Golkar dan keluarga Bakrie habis-habisan mempertahankan kekuasaannya, sebaliknya berbagai pihak di luar PSSI juga berusaha habis-habisan dengan segala cara untuk menjatuhkannya. Posisi Nurdin Halid yang ingin mencalonkan diri kembali mengalami tekanan yang luar biasa melalui black campaign. Status narapidana korupsi yang pernah disandangnya menjadi senjata yang paling ampuh untuk menjatuhkannya.

Saya pribadi sebagai pencinta sepakbola nasional yang sudah mengikuti perkembangan Timnas sejak lama juga merasa belum puas dengan prestasi Timnas saat ini. Suatu ironi memang, negeri dengan penduduk 230 juta dimana sepakbola menjadi olahraga yang paling digemari, justru mengalami kesulitan untuk memiliki Timnas yang tangguh. Menurut saya, dengan ratusan klub dan jutaan pemain sepakbola yang ada di Indonesia saat ini, semestinya Timnas kita bukan hanya terbaik di Asia Tenggara tetapi terbaik di Asia, bahkan disegani di dunia.

Kemajuan Timnas dan sepakbola Indonesia hanya bisa terwujud apabila didukung dengan manajemen pengelolaan yang profesional, bukan hanya kompetisi antar klub namun juga pembinaan pemain usia dini. Kinerja pengurus PSSI saat ini jelas belum sesuai harapan, namun demikian tidak adil juga apabila kita tidak menghargai upaya yang telah mereka lakukan. Jika kita mau jujur dengan hati nurani dan mengesampingkan faktor politik dan sentimen pribadi, semasa kepemimpinan Nurdin Halid yang didukung secara finansial oleh keluarga Bakrie, sepakbola Indonesia sebenarnya mengalami kemajuan yang cukup baik meski belum memuaskan. Sebagai buktinya penampilan cemerlang Timnas di Piala AFF beberapa waktu yang lalu.

Timnas kita secara kualitas teknik dan mental juga sudah mengalami peningkatan. Kasus suap dan sepakbola gajah memang pernah menimpa Timnas namun itu terjadi sebelum era Nurdin Halid, sedangkan tuduhan suap dalam piala AFF yang sempat beredar belum terbukti. Kini kita telah memiliki kompetisi LSI, meski belum 100% profesional karena selain Arema, Pelita Jaya, dan Semen Padang, klub peserta lainnya yang memang merupakan klub perserikatan yang dikelola oleh Pemda setempat masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, namun telah diakui oleh AFC dan FIFA sebagai kompetisi terbaik di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jatah otomatis bagi juara LSI untuk mengikuti AFC Champions League, sementara klub juara di negara-negara Asia Tenggara lainnya harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu.

Kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum yang baru akan segera dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 di Bali. Sudah ada empat bakal calon Ketua Umum PSSI, yaitu Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Jenderal Goerge Toisutta, dan Arifin Panigoro. Saya tidak ingin mendukung, menghujat apalagi ikut-ikutan menfitnah salah satu dari mereka, sebagai manusia biasa keempatnya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian siapapun yang akhirnya nanti terpilih akan saya dukung untuk membangun sepakbola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang pasti, PSSI harus menggelar kompetisi LSI yang sehat dan semua klub peserta harus didorong menjadi klub yang profesional dengan tidak lagi mengandalkan dana dari APBD maupun dari konsorsium. PSSI juga harus lebih intens dalam pembinaan pemain usia dini, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki perangkat pertandingan terutama kualitas wasit. Semoga.

(dari berbagai sumber)

Pengadilan Pajak di Belanda

2011-02-08T20:31:00.000-08:00

Sebagaimana kita ketahui bersama, di Indonesia, Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di negara-negara lain tentunya juga terdapat badan peradilan pajak. Di negeri Belanda misalnya, tidak seperti di Indonesia yang hanya memiliki satu Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara, di sana ada 5 Pengadilan Pajak. Seperti apa Pengadilan Pajak di negeri Belanda? Mari kita simak.

Di Belanda, sengketa pajak yang telah diputuskan di tingkat otoritas pajak dapat diajukan banding oleh wajib pajak kepada salah satu dari lima Pengadilan Pajak yang ada di Belanda. Pada dasarnya, pengadilan pajak ini merupakan cabang atau bagian dari 5 pengadilan banding regional (Gerechtshoven) atau semacam Pengadilan Tinggi di Indonesia. Kelima pengadilan banding regional tersebut berada di Amsterdam, The Hague, Arnhem, Leeuwarden, and Den Bosch. Kelima pengadilan tersebut menyidangkan sengketa banding yang berasal dari 19 pengadilan distrik (Rechtbanken) atau semacam Pengadilan Negeri di Indonesia. Selanjutnya putusan pengadilan pajak yang merupakan bagian dari pengadilan banding regional tersebut dapat diajukan banding lagi oleh wajib pajak ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) yang berkedudukan di The Hague. Majelis di Mahkamah Agung Belanda yang khusus menangani kasus sengketa perpajakan dinamakan Majelis ke-3 atau Majelis Pajak.

Dalam kasus-kasus penting, "the advocates general" (official advisers) dari Mahkamah Agung Belanda akan memberikan opini sebelum diterbitkannya putusan. Satu hal lagi yang berbeda di Belanda, apabila Mahkamah Agung Belanda memenangkan wajib pajak dan otoritas pajak Belanda tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka otoritas pajak masih dapat mengajukan kasus yang sama kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung tetap memenangkan wajib pajak, maka otoritas pajak Belanda akan merubah ketentuan perpajakannya.

Adanya rencana untuk membuka 5 cabang Pengadilan Pajak di 5 kota besar di daerah, kemungkinan ingin meniru Pengadilan Pajak yang ada di Belanda. Hanya saja 5 Pengadilan Pajak di Belanda bukan merupakan cabang dari Pengadilan Pajak yang berada di ibukota negara, akan tetapi merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi di daerah setempat. Hal lain yang patut ditiru adalah putusan Mahkamah Agung yang memenangkan wajib pajak dimungkinkan untuk dijadikan acuan dalam merubah ketentuan perpajakan yang dianggap tidak adil.

Jakarta, 9 Februari, 2011

(dari berbagai sumber)

Efek Naturalisasi

2010-12-02T20:23:00.000-08:00

Rabu malam tanggal 1 Desember 2010 kemarin merupakan hari yang tidak akan dilupakan, bukan saja bagi penggemar sepakbola di negeri ini, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Malam itu, dalam laga penyisihan grup A Piala AFF 2010, Tim Nasional (Timnas) Indonesia mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor yang besar 5-1. Malam itu juga PSSI sejak didirikan pada tahun 1930, untuk pertama kalinya diperkuat oleh pemain impor, yakni Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim.

Kemenangan Timnas Indonesia atas Malaysia dengan skor yang besar tersebut, tidak hanya memberikan poin tiga dan membuka peluang lolos ke semi final, namun lebih dari itu. Perseteruan Indonesia dengan Malaysia belakangan ini terkait dengan batas wilayah, klaim budaya, dan masalah tenaga kerja, membuat laga kedua tim ini sarat dengan emosi dan gengsi. Kemenangan besar atas negeri jiran tersebut tentu sangat membanggakan para pecinta sepakbola di negeri ini.

Kalau mau jujur, secara organisasi permainan, Timnas Malaysia sebenarnya lebih baik dan solid, keberhasilan Indonesia yang sempat lebih dulu kebobolan satu gol membalikkan keadaan dan menjebol gawang Timnas Malaysia lima kali, lebih disebabkan oleh kemampuan teknik individu rata-rata pemain Indonesia yang memang lebih baik. Tanpa bermaksud mengabaikan peran pemain lain, kesuksesan Timnas Indonesia malam itu tidak lepas dari kegemilangan tiga pemain debutannya, Irfan Bachdim, Cristian Gonzales, dan Oktovianus Maniani. Ketiga pemain inilah yang membuat organisasi pertahanan Malaysia menjadi kocar-kacir.

Tentu timbul pertanyaannya, apakah kehadiran dua pemain naturalisasi tersebut benar-benar dapat memberikan efek positif bagi Timnas Indonesia sebagaimana yang pernah saya ungkapkan tahun lalu? Jika pertandingan malam itu yang menjadi ukuran, kehadiran dua pemain impor tersebut tentu berdampak sangat positif. Sepanjang pertandingan kedua pemain tersebut telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemain lain di lapangan. Ketika sebagian besar pemain terlihat gugup di awal babak pertama, apalagi setelah kebobolan lebih dulu oleh gol striker Malaysia Norshahrul Idlan, kedua pemain yang baru pertama kali memperkuat Timnas Indonesia di ajang resmi tersebut justru bermain dengan penuh percaya diri, bahkan Irfan Bachdim menjadi man of the match dalam pertandingan itu.

Irfan Bachdim, pemain blasteran Indonesia-Belanda yang merupakan alumni akademi Ajax Amsterdam dan sempat bermain di Liga Eredivisie Belanda bersama FC Utrech, sepanjang pertandingan malam itu tampil sangat prima dan konsisten. Selain memiliki teknik individu yang bagus, visi bermain, mobilitas dan staminanya terlihat lebih menonjol dibandingkan pemain timnas lainnya. Pergerakan dan kepandaiannya menempatkan posisi menyulitkan pemain belakang lawan. Selain mencetak satu gol di masa injury time, pergerakannya juga menjadi penyebab paniknya pemain belakang Malaysia, Asrarudin Putra hingga menjebol gawangnya sendiri.

Bagaimana dengan Cristian Gonzales? Pemain kelahiran Montevideo, Uruguay yang baru saja memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 1 November 2010 itu memang sudah tidak muda lagi untuk ukuran pemain sepakbola, usianya sudah 34 tahun. Namun kehadiran pemain yang sudah tujuh tahun menetap dan bermain di Liga Indonesia ini mampu menutupi kemandulan striker timnas Indonesia belakangan ini di ajang internasional. Selain mencetak satu gol yang membuat Indonesia unggul atas Malaysia di babak pertama, secara keseluruhan, suami dari Eva Nurida Siregar dan ayah 4 anak ini telah mencetak 4 gol dan selalu mencetak gol dalam 3 pertandingannya bersama Timnas Indonesia. Keistimewaan pemain yang empat kali berturut-turut menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia ini adalah pada ketenangannya di depan gawang dan kemampuannya menempatkan bola ke gawang lawan dengan akurat, baik dengan tendangan maupun sundulan.

Kita juga tentu tidak boleh melupakan kecemerlangan pemain muda asal Papua, Oktovianus Maniani. Ketidakhadiran bintang asal Papua, Boaz Solossa seakan tergantikan dengan penampilan gemilang Okto. Tubuhnya memang kecil, namun dribbling, determinasi dan kecepatannya di sayap kiri Timnas Indonesia memporak-porandakan pertahanan Malaysia. Bahkan gol terbaik pada pertandingan itu yang dicetak Irfan Bachdim adalah hasil dari umpan silangnya setelah menyisir sisi kanan pertahanan Malaysia. Sepanjang pertandingan, Okto tidak pernah lelah untuk men-dribling bola dan menebar ancaman pada bek lawan.

Selain itu semua, tentu acungan jempol patut juga kita sematkan pada pelatih Timnas Indonesia asal Austria, Alfred Riedl yang berani melakukan revolusi dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh publik sepakbola di Indonesia. Selain Gonzales, Irfan dan Okto, juga ada nama-nama baru yang menjanjikan, seperti Ahmad Bustomi, Mohammad Nasuha, Arif Suyono, Yongky Ariwibowo dan Beny Wahyudi.

Kemenangan besar atas Malaysia barulah langkah awal, masih ada Laos dan Thailand yang menanti. Apabila lolos ke semi final, masih ada Singapura, Vietnam atau Myanmar yang akan menguji ketangguhan Timnas Indonesia kali ini, namun demikian sebagai permulaan, Timnas Indonesia sudah melakukan start yang bagus dan menjanjikan, semoga sukses di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Harmoni

2010-10-22T01:49:00.001-07:00

Harmoni adalah keselarasan. Dalam teori musik, harmoni adalah keselarasan bunyi dalam musik. Untuk menghasilkan bunyi yang selaras dan enak didengar, kita harus menyusun suatu rangkaian nada secara simultan untuk menghasilkan rangkaian kord yang sesuai dalam rangkaian pergerakan musik yang disebut progresi harmonis.

Dalam kehidupan masyarakat jawa, harmoni atau keselarasan ditopang oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip hormat dan rukun. Setiap individu dituntut untuk menjaga kerukunan dengan sebisa mungkin menghindari adanya konflik terbuka diantara mereka dengan cara ethok-ethok rukun, sedangkan prinsip hormat merupakan kesadaran dari tiap individu mengenai kedudukannya dalam masyarakat yang hirarkis, dimana seseorang harus bisa menghormati orang lain yang lebih tua atau lebih tinggi derajatnya dengan menerapkan unggah-ungguh dan kawruh basa yang pada dasarnya adalah sebuah cara untuk menjaga kerukunan sebagai pencapaian harmoni dalam masyarakat.

Harmoni atau keselarasan juga dikenal dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar, yang terimplementasi dalam konsep siri’ na pacce (Makassar) atau siri’ na pesse (Bugis), yang diartikan sebagai perasaan malu, harga diri, dan kehormatan. Konsep ini mengarahkan manusia untuk saling menghargai dan menghormati harga diri masing-masing, serta saling mengasihi dan menyayangi, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Relokasi Pengadilan Pajak

2010-09-23T23:48:00.000-07:00

Setelah sempat tidak terdengar kabar beritanya, nama Pengadilan Pajak yang sempat menjadi sorotan publik seiring dengan terungkapnya praktik makelar kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan, kembali menyeruak di ranah publik. Hal ini tentu terkait dengan rencana pemindahan gedung kantor Pengadilan Pajak dan tempat bersidang di 5 kota di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, kantor dan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang saat ini berada di lingkungan Kementerian Keuangan di Jl. Dr. Wahidin, Jakarta, akan dipindahkan ke gedung milik BPKP di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta. Pemindahan yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp5,18 miliar ini, hanya bersifat sementara sambil menunggu pembangunan gedung dan lokasi bersidang yang permanen untuk Pengadilan Pajak di Jl. Jend. Sudirman, Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp188,15 miliar untuk pengadaan tanah dan bangunan gedung Pengadilan Pajak yang nantinya akan berdampingan dengan gedung kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Menurutnya lagi, pemindahan ini terkait reformasi Pengadilan Pajak agar makin independen.

Kementerian Keuangan juga berencana untuk memindahkan sebagian tempat bersidang Pengadilan Pajak yang selama ini hanya berada di Jakarta ke 5 kota besar di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution, kelima kota itu adalah Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tempat bersidang Pengadilan Pajak rencananya akan mengambil lokasi di Gedung Keuangan Negara yang ada di kelima kota tersebut. Pemilihan kelima kota tersebut didasarkan pada perhitungan dan proyeksi jumlah sengketa pajak di masing-masing daerah berdasarkan data dari Bagian Administrasi Sengketa Pajak II, Sekretariat Pengadilan Pajak. Targetnya pada triwulan IV Tahun 2011, Pengadilan Pajak sudah dapat bersidang di kelima kota tersebut.

Niat baik dan upaya Kementerian Keuangan tersebut patut didukung, namun demikian nampaknya masih perlu dikaji terkait dengan urgensi dan relevansinya dengan reformasi Pengadilan Pajak. Masalah yang hingga saat ini masih menjadi hambatan dan semestinya menjadi prioritas untuk dicari jalan keluarnya adalah menumpuknya berkas sengketa yang belum diputus dan diucapkan di Pengadilan Pajak. Hal ini tentu berdampak pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan pajak dan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Hal tersebut disebabkan oleh antara lain belum efektif dan efisiennya proses pelayanan administrasi dan informasi dalam penyelesaian sengketa pajak, masih minimnya pendidikan dan latihan yang berbasis kompetensi bagi hakim dan pegawai, belum jelasnya pola mutasi dan promosi pegawai, dan sebagainya.

Kementerian Keuangan sendiri sebagai institusi pemerintah yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara sebenarnya telah merintis program reformasi birokrasi pada tahun 2004 dan secara resmi dicanangkan sebagai program prioritas pada tahun 2007. Reformasi birokrasi tersebut meliputi penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM). Pengadilan Pajak yang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, merupakan salah satu obyek dalam program reformasi birokrasi. Oleh karenanya hal yang semestinya lebih diprioritaskan adalah terkait dengan penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan kualitas manajemen SDM.

Pengadaan gedung dan tempat bersidang yang tetap dan berada di luar lingkungan Kementerian Keuangan tentu sangat diperlukan bagi Pengadilan Pajak, namun demikian yang perlu dikritisi adalah urgensi pemindahan sementara gedung Pengadilan Pajak ke Jl. Hayam Wuruk, Jakarta. Kantor dan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang harus berpindah-pindah tempat dalam kurun waktu yang singkat tentu tidak akan efektif dan efisien, akan tetapi justru akan mengganggu kontinyuitas proses bersidang dan penyelesaian sengketa pajak.

Terkait dengan pengadaan tempat bersidang di daerah, tentu diharapkan akan lebih memudahkan bagi para pencari keadilan pajak yang berada di 5 kota tersebut dan daerah sekitarnya karena tidak harus datang jauh-jauh dari daerahnya ke Jakarta untuk bersidang. Namun demikian teknis pemindahan tersebut perlu pengkajian yang mendalam, terutama terkait dengan struktur, proses bisnis, SDM, serta biaya operasionalnya. Dengan kondisi sekarang dimana Pengadilan Pajak tetap berkedudukan di Jakarta, bersidang ke daerah tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk biaya operasional dan perjalanan dinas para pegawainya. Sementara pendirian kantor perwakilan atau cabang tidak dapat dilakukan karena hal tersebut akan bertentangan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak adalah di ibukota Negara, yaitu Jakarta.

(dari berbagai sumber)

Mr. Satan dalam Dragon Ball

2010-06-21T02:05:00.000-07:00

Bagi pecinta komik dan film animasi, tentu sangat mengenal Dragon Ball. Cerita bergambar dari Jepang yang dikarang oleh Akira Toriyama ini cukup popular di Indonesia. Komik Dragon Ball terdiri dari dua pembagian utama, yaitu Dragon Ball dan Dragon Ball Z yang dibagi lagi menjadi Saiyan Saga, Planet Namek, Cell Saga, dan Buu Saga.

Dragon Ball berkisah tentang seorang bocah bernama Goku yang hidup sendiri di daerah pegunungan. Goku kemudian bertemu dengan Bulma seorang gadis muda yang jenius dan mempunyai obsesi untuk mengumpulkan 7 bola kristal ajaib. Bola-bola itulah yang dinamakan Dragon Ball. Apabila seseorang berhasil mengumpulkan ketujuh bola tersebut, akan muncul dewa naga yang bisa mengabulkan permintaan apa saja, bahkan untuk menghidupkan orang mati sekalipun.

Usaha Goku dan Bulma untuk mendapatkan bola-bola kristal tersebut tentu tidak mudah. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, salah satunya dari tentara Pita Merah yang mempunyai ambisi yang sama dengan mereka berdua. Setelah dewasa, Goku kemudian menikah dengan Chi-Chi dan mendapatkan dua orang anak, yaitu Gohan dan Goten. Sedangkan Bulma menikah dengan Vegeta.

Ada banyak karakter dalam cerita Dragon Ball ini, namun yang paling sering muncul adalah karakter Misutaa Satan atau Mr. Satan alias Hercule alias Mark. Mr. Satan ini diceritakan sebagai tokoh yang egois, pengecut, dan suka memuji diri sendiri. Sebagai seorang penguasa yang kaya dan terkenal, dia sering membual tanpa henti tentang kekuatannya, dengan mengklaim dirinya sebagai pejuang terbaik di dunia. Ia memang dikenal sebagai juara dunia turnamen Bela Diri Sejagat, namun gelar itu dia dapatkan ketika Goku dan teman-temannya tidak mengikuti turnamen tersebut. Ia begitu diharapkan oleh banyak orang untuk menyelamatkan bumi karena dia dianggap sebagai orang terkuat di bumi. Mungkin dia memang terkuat, bila dibandingkan orang biasa.

Dalam salah satu kisah, Mr. Satan ini ikut berpartisipasi dalam turnamen Cell Games. Ia bahkan orang pertama yang menantang Cell. Namun dengan satu gerakan pergelangan tangan Cell saja, Mr. Satan terlempar entah kemana. Ketika Goku dan kawan-kawan datang melawan Cell, ia terus saja bilang bahwa bola-bola energi yang dikeluarkan Goku dan kawan-kawan merupakan tipuan murahan. Ia juga menilai Goku dan kawan-kawan sebagai kawanan pemberontak. Gohan juga mengikuti turnamen tersebut. Ketika Gohan akhirnya berhasil mengalahkan Cell, kamera yang digunakan untuk merekam pertandingan rusak sementara. Ketika kamera kembali bekerja, Mr.Satan tiba-tiba ada ditengah-tengah arena. Langsung saja Mr. Satan mengaku sebagai orang yang mengalahkan Cell. Penduduk bumi percaya dengan omongannya, dan nama Mr. Satan semakin bersinar sebagai penyelamat bumi.

Dalam kehidupan nyata, karakter seperti Mr. Satan ini tentu sering kita jumpai. Orang-orang seperti ini sangat licik dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Jika perlu dengan melakukan fitnah keji terhadap orang lain. Lantas bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti ini? Haruskah dimusnahkan? Rasanya tidak. Sesungguhnya setiap orang, siapa pun dia, pasti mempunyai sisi baik dan buruk. Tidak ada manusia yang sempurna. Sikap yang paling bijak adalah senantiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya orang seperti ini. Apabila kita mampu, sebagai sesama manusia, kita memiliki kewajiban moral untuk menegur atau mengingatkan bahwa sifat dan tindakannya selama ini adalah salah. Hal tersebut kita lakukan tentu dengan cara-cara yang baik pula, tanpa harus mempermalukan dia di depan umum. Semoga.

(dari berbagai sumber)

Sri Mulyani, The Phenomenon

2010-05-21T01:35:00.000-07:00

Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan, dan kau kutinggalkan

Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu

Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan kuberi, adakah jalan yang kau temui, untuk kita kembali lagi

Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini ku akhiri

Itulah lirik lagu “Andaikan Kau Datang.” Lagunya Koes Plus itu dilantunkan dengan merdu oleh seorang wanita yang pagi itu terlihat sumringah. Menjelang bait terakhir, suasana hening sesaat, musik yang mengiringi pun ikut terhenti, hingga kemudian terdengar suara syahdu dari sang penyanyi, “lagu ini, kuakhiri....”

Suasana hening tiba-tiba gempita oleh tepukan ratusan orang yang ada di ruangan itu. Wanita yang bersuara merdu itu adalah Dr. Sri Mulyani Indrawati, sedangkan yang bertepuk tangan adalah para pejabat eselon I hingga IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pagi itu, Selasa, tanggal 18 Mei 2010, kami dikumpulkan di aula mezzanine, gedung Juanda I yang merupakan gedung tempatnya berkantor selama ini. Biasanya para pejabat dikumpulkan seperti itu dalam rangka rapat dinas atau pengarahan umum yang memang lazim dilakukan di Kementerian Keuangan, namun kali ini bukanlah rapat dinas atau pengarahan biasa. Pagi itu kami dikumpulkan dalam rangka perpisahan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati yang biasa disapa dengan Ibu Ani. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Ani dari jabatannya selaku Menteri Keuangan. Pengunduran diri tersebut terkait dengan pengangkatan Ibu Ani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.

Acara perpisahan itu diawali dengan kata sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dr. Mulia P. Nasution. Pada kesempatan itu, Pak Mulia juga menyampaikan informasi yang menarik. Menurutnya, meski saat ini Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan publik atas terungkapnya kasus makelar pajak, namun pelamar yang ingin mengikuti tes penerimaan pegawai di Kementerian Keuangan justru meningkat hingga mencapai 102.000 orang lebih.

Pada kesempatan berikutnya, Ibu Ani menyempatkan diri untuk menyampaikan kesan dan pesannya sekaligus ucapan perpisahan. Disusul dengan pemberian kenangan-kenangan dari pejabat dan pegawai, persembahan lagu perpisahan dari ibu-ibu Dharma Wanita dan paduan suara pegawai, dan diakhiri dengan bersalaman, cupika-cupiki, dan foto bersama.

Pertama-tama, Ibu Ani menyampaikan terima kasihnya kepada para pejabat dan segenap pegawai di Sekretariat Jenderal yang selama lima tahun lebih secara bersama-sama telah melayaninya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ibu Ani mengakui tugas dan beban pejabat di Kementerian Keuangan jauh lebih berat dibandingkan dengan pejabat di instansi pemerintah lainnya. Alasannya karena sikap skeptisme dari masyarakat terhadap pegawai Kementerian Keuangan yang identik dengan uang Negara. Menurutnya, karena sikap skeptisme itu, meskipun kita telah berusaha untuk bekerja dengan jujur dan tidak korup, namun masyarakat akan tetap curiga.

Kesan Ibu Ani selama lima tahun lebih memimpin Kementerian Keuangan tentu banyak. Kesan yang ditinggalkan juga banyak, selain terkenal dengan kecerdasan, ketegasan, dan keberaniannya, Ibu Ani juga dikenal sangat memperhatikan ketertiban dan kebersihan dengan sangat detail. Bahkan dia pernah tertangkap kamera CCTV sedang memungut sendiri sampah yang berceceran di lantai dan memasukkannya ke tong sampah, tanpa harus menunggu petugas kebersihan. Komintmennya terhadap tugas juga sangat tinggi. Suatu ketika, Ibu Ani sedang memimpin rapat, tiba-tiba dia menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Saat itu juga dia meminta ijin sebentar kepada peserta rapat untuk pergi ke ruang tertutup. Di ruang tertutup tersebut dia menangis, namun tidak berapa lama kemudian, dia kembali ke ruang rapat dan melanjutkan rapat hari itu sampai selesai, baru kemudian pulang.

Seperti biasa Ibu Ani juga mengingatkan pentingnya etika dan moralitas bagi pejabat publik. Menurutnya, banyak pejabat yang berjanji akan mengutamakan kepentingan rakyat, namun pada prakteknya mereka tidak dapat memisahkan antara kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan pribadi dan golongannya. Kita tentu paham maksud dari ucapannya itu.

Saya termasuk orang yang tidak terkejut seperti kebanyakan orang ketika anggota DPR tiba-tiba melunak dalam kasus Century setelah Ibu Ani mengundurkan diri, kemudian diikuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama Partai-partai Koalisi Pendukung SBY. Sejak awal saya sudah mengungkapkan bahwa tujuan utama partai tertentu dalam mengungkap kasus Century ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, akan tetapi hanyalah untuk mengganti Ibu Ani dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ibu Ani juga sudah sering mengungkapkan kekecewaannya karena merasa dikorbankan dalam kasus Century. Sudah menjadi rahasia umum, sikap Ibu Ani yang selama ini dikenal tegas dan tidak bisa didikte, membuat banyak pejabat dan pengusaha di negeri ini gerah. Beberapa keputusan Ibu Ani yang dianggap menjadi sebab perseturuannya dengan pejabat dan pengusaha tersebut antara lain adalah ketika dia meminta imigrasi mencekal 14 pengusaha batu bara karena menunggak pembayaran royalti kepada Negara, dia juga pernah menolak untuk melakukan suspensi atau menutup perdagangan saham di bursa efek saat harga saham perusahaan tertentu mengalami kejatuhan, dan menolak untuk menanggulangi semburan lumpur di Porong, Sidoarjo dengan menggunakan anggaran belanja negara.

Sebagai manusia biasa, Ibu Ani juga mengakui dirinya pernah khilaf, ada ucapan, perbuatan, atau keputusannya yang membuat para pegawai merasa tidak nyaman atau sakit hati. Menurutnya, hal tersebut dilakukan tanpa adanya niat jahat sedikit pun, akan tetapi semata untuk kepentingan Kementerian Keuangan, bangsa dan Negara. Oleh karenanya terhadap pegawai yang pernah merasa tidak nyaman dan sakit hati, Ibu Ani menyampaikan permohonan maafnya dengan tulus.

Pada akhir sambutannya, Ibu Ani menyampaikan titipan agar reformasi birokrasi yang telah dirintisnya dapat dilanjutkan. Reformasi itu yang paling penting karena merupakan keinginan rakyat Indonesia.

Akhirnya, selamat jalan Ibu Ani, semoga sukses di tempat tugas yang baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Centurygate

2010-01-15T05:05:00.000-08:00

Sebenarnya jenuh juga mengikuti kasus bailout Bank Century yang tidak ada habisnya ini. Namun melihat perkembangan yang ada saat ini, dimana berbagai isu-isu dan dugaan-dugaan yang sudah melebar kemana-mana dan tidak lagi fokus ke substansi permasalahan yang sebenarnya, ditambah lagi dengan begitu banyak orang yang lantang menuduh pejabat tertentu sebagai maling atau melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum terbukti sama sekali, maka saya merasa perlu untuk sekedar berbagi pengetahuan.

Berbagai tuduhan yang berkembang saat ini sebagian besar hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan sementara, bahkan tidak sedikit yang sebenarnya sama sekali tidak memahami persoalan yang sesungguhnya, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan agar dianggap telah memperjuangkan gerakan anti korupsi. Akibatnya yang terjadi adalah tanpa disadari, mereka telah melakukan fitnah keji yang sangat dilarang dalam ajaran agama.

Kalau dikatakan telah terjadi penyelewengan dalam kasus Bank Century secara umum, hal itu memang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun kasus Bank Century ini tidak hanya terbatas pada masalah kebijakan bailout yang selama ini diributkan orang, namun lebih kompleks. Kasus Bank Century ini sesungguhnya terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :
(1) Proses merger, pengawasan, dan Pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) yang kewenangannya ada di Bank Indonesia (BI);
(2) Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK berdasarkan data dari BI;
(3) Penggunaan Dana FPJP dan PMS (Penyertaan Modal Sementara) sebesar Rp 6,7 triliun oleh LPS;

Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri. BI juga dinilai tidak bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama 2005 sampai 2008, seperti BI tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus, meskipun CAR Bank Century telah negatif 132,5%. BI juga memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa neto atau PDN sebesar 50% atau Rp 11 miliar, dan BI tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran BMPK. BI juga patut diduga melakukan perubahan persyarakatan CAR dalam PBI agar Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53%. Hal ini melanggar ketentuan PBI nomor 10/30/PBI/2008. Selain itu, nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83%, sehingga melanggar ketentuan PBI no 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP.

Adapun mengenai penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) bersama Wakil Presiden Boediono yang ketika itu menjabat Gubernur BI dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurut Sri Mulyani dalam pengarahannya beberapa waktu lalu kepada para bawahannya, termasuk saya, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang ketika itu sedang mengalami ancaman krisis sebagai dampak dari krisis keuangan global.

Sri Mulyani bercerita, ketika itu dirinya selaku Menteri Keuangan sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian sedang menghadapi krisis ekonomi global. Ibu Menteri masih ingat ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi yang tegas bahwa jangan sampai Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan Indonesia masuk dalam program IMF. Sementara Wakil Presiden ketika itu, Jusuf Kalla memberikan instruksi tidak boleh ada blanket guarantee, artinya jaminan simpanan di bank dibatasi hanya sampai dengan Rp 2 miliar, sedangkan simpanan yang di atas Rp 2 miliar tidak dijamin oleh Pemerintah.
Dalam situasi yang seperti itu, Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono memberikan informasi bahwa ada bank yang bernama Bank Century yang mengalami kalah kliring dan harus membayar sekitar Rp 200 miliar, sedangkan dana kas Bank Century ketika itu tinggal Rp 20 juta. Menurut hitung-hitungannya, apabila Bank Century ditutup ketika itu, maka Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus membayar kepada para nasabah Bank Century sekitar Rp 6,4 triliun, sedangkan asset Bank Century ketika itu dihitung-hitung hanya sekitar Rp 600 Miliar. Berdasarkan hal tersebut, KSSK akhirnya memilih untuk menyelamatkan Bank Century dengan melakukan bailout yang biayanya ketika itu diperkirakan hanya Rp 632 Miliar.

Sri Mulyani menegaskan bahwa yang dilakukannya waktu itu adalah menyelamatkan system, confidence and trust dalam perbankan. Ukuran Bank Century memang tidak ada apa-apanya. Bank Century tidak tergolong dalam bank yang too big to fail ataupun too connected to fail yang merupakan syarat suatu bank berdampak sistemik. Bank Century juga tidak termasuk dalam systemically important bank. Dalam situasi perekonomian yang normal, Bank Century pasti ditutup, namun dalam situasi krisis, parameternya berbeda.

Menurut Raden Pardede yang ketika itu adalah Sekretaris KSSK, ketika itu ada tiga bank Pemerintah yang juga meminta bantuan likuiditas. Pemerintah kemudian memindahkan dana sebesar Rp 15 triliun yang disimpan di BI ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan tujuan untuk mengurangi tekanan likuiditas. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelematkan Bank Century akhirnya memang besar, namun confidence and trust yang diselamatkan nilainya tidak terhitung. Menurutnya lagi, banyak yang lupa bahwa ketika itu Indonesia relatif berhasil selamat dari dampak krisis global dibandingkan dengan Negara-negara lain yang diakui dunia internasional.

Adapun kemudian, ternyata dana bailout meningkat hingga mencapai Rp 6,7 triliun, maka hal tersebut sudah di luar dari kewenangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK. Sebagaimana temuan BPK, ketika itu BI ternyata tidak memberikan informasi yang sepenuhnya lengkap dan mutakhir pada KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan). Informasi yang tidak utuh tersebut terkait PPAP atas SSP (surat-surat berharga), SSB valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif setelah Bank Century diserahkan penanganannya kepada LPS, sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century dari yang semula diperkirakan sebesar Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Menurut Raden Pardede, hal tersebut membuat Sri Mulyani marah besar. Keterangan Raden Pardede tersebut ternyata sama dengan apa yang diungkapkan oleh Wakil Presiden ketika itu,Jusuf Kalla (JK) dalam keterangannya di depan Pansus DPR. Menurut JK, Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa dirinya tertipu oleh data BI, sehingga dana bailout membengkak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Penggunaan dana sebesar Rp 6,7 triliun tersebut, menurut temuan BPK, sebesar Rp 5,86 triliun telah digunakan oleh LPS untuk menutupi kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham, maupun pihak terkait Bank Century.

Satu hal yang juga penting untuk diketahui agar kesalahpahaman tidak berlanjut, dana yang digunakan oleh LPS sebesar Rp 6,7 triliun tersebut tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi diambil dari premi atau iuran bank peserta penjaminan di LPS.

Menurut hemat saya, akan lebih baik kiranya apabila kita melihat persoalan ini secara proporsional, dengan tidak mencampur-adukkan dua masalah yang berbeda, yaitu antara masalah tindak pidana korupsi atau perbedaan cara pandang yang mengakibatkan pengambilan kebijakan yang berbeda. Semuanya terlihat jelas dalam pemeriksaan Pansus DPR kemarin, dimana Sri Mulyani memberikan jawaban yang lugas dan tenang, bahkan terkesan memberikan kuliah kepada sebagian Anggota Pansus yang nampaknya tidak menguasai pokok permasalahan yang sebenarnya. Temuan BPK dan keterangan Wakil Presiden ketika itu, Jusuf Kalla sebenarnya juga sudah cukup memadai untuk ditindaklanjuti.

Negara kita adalah Negara hukum. Mari kita dukung aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini, dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tanpa harus terlibat dalam intrik-intrik politik, rekayasa, kriminalisasi, penghinaan, dan fitnah keji yang dilarang dalam ajaran agama. Semoga.

(dari berbagai sumber)

The Right Man in The Right Place, Are You?

2009-12-27T04:53:00.000-08:00

Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia, siapapun dia, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap manusia dianugerahi bakat dan kemampuannya masing-masing. Kita yang menyadari hal tersebut, semestinya tidak akan pernah menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain dan tidak akan pernah merendahkan orang lain karena kelemahannya. Bakat atau kemampuan yang kita miliki mungkin tidak dimiliki oleh orang lain di sekitar kita, namun sebaliknya ada banyak orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang tidak kita miliki. Oleh karenanya semestinya kita saling bersinergi dengan saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

Banyak diantara kita yang mungkin belum menyadari kemampuan atau kelebihannya masing-masing, atau mungkin juga banyak yang sudah menyadari kemampuan atau kelebihannya, namun dia masih mengalami kesulitan mau diapakan atau bagaimana memberdayakan kemampuan atau kelebihan dia tersebut di lingkungan sekitarnya. Mungkin ada juga diantara kita yang sudah menyadari kemampuannya yang sesungguhnya, namun karena hal tersebut tidak sesuai dengan cita-cita atau ambisinya, maka dia mengabaikan bakatnya tersebut dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan bakat dan kemampuannya demi mengejar cita-cita atau ambisinya. Akibatnya dia akan selalu mengalami kegagalan dan kekecewaan, kalaupun dia berhasil mencapai ambisinya, maka dia tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal. Mengapa? Karena dia telah melawan fitrahnya atau mengingkari anugerah bakat dan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya.

Setiap dari kita tentu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Ada yang memiliki bakat sebagai dokter, akuntan, pengajar, pengacara, hakim, jaksa, panitera, pedagang, ilmuwan, seniman, penulis, pemimpin, agamawan, dan sebagainya. Apabila kita sudah menyadari bakat dan kemampuan kita masing-masing, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, sebaiknya kita menggeluti bidang yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing.

Lantas seperti apa dampaknya apabila kita memaksakan diri untuk menggeluti bidang yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kita? Kita ambil contoh seorang yang berbakat menjadi pedagang, namun memilih untuk menggeluti bidang kedokteran atau pengacara, maka dia akan menggunakan prinsip pedagang dalam menangani pasiennya atau kliennya, yakni mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan prinsip kemanusiaan. Demikian pula jika ada seorang yang sesungguhnya berbakat menjadi pengajar atau dosen, namun memaksakan diri untuk menjadi pemimpin, maka yang terjadi adalah ketika orang tersebut menjadi pemimpin, dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menceramahi atau menggurui para bawahannya, ketimbang menjadi pemimpin yang semestinya mengkoordinir bawahannya. Seorang yang berbakat menjadi pengajar tetapi diberi tanggung jawab menjadi pemimpin, maka kecenderungannya dia akan menjadi pemimpin yang otoriter.

Pertanyaannya, sudah sesuaikah cita-cita atau pekerjaan yang kita geluti saat ini dengan bakat dan kemampuan kita yang sesungguhnya? Apabila sudah sesuai, maka lanjutkan, namun apabila tidak sesuai, maka kita perlu meninjaunya kembali.

(dari berbagai sumber)

Bintang-Bintang Dunia Keturunan Indonesia

2009-12-19T06:58:00.000-08:00

Siapa yang tidak kenal Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Wilfred Bouma, Denny Landzaat, dan Roy Makaay? Dalam dunia sepakbola mereka adalah bintang-bintangnya Tim Oranye Belanda.

Robin van Persie adalah kapten dan striker andalan Arsenal di English Premier League, pemain kelahiran Rotterdam berwajah melayu dan seorang muallaf ini juga merupakan striker andalan Timnas Belanda. Giovanni van Bronckhorst adalah kapten Timnas Belanda yang akan tampil di Piala Dunia 2010 mendatang, dia pernah menjadi pemain sayap andalan Barcelona dan Arsenal, saat ini dia bermain di Feyenord. John Heitinga adalah bek andalan Timnas Belanda dan Everton, Wilfred Bouma bermain di Aston Villa, Denny Landzaat bermain di Feyenord, sedangkan Roy Makaay yang saat ini juga bermain di Feyenord, pernah menjadi mesin gol Bayern Muenchen di Bundesliga dan Champions League, serta memperoleh European Golden Boot pada musim 2002-2003, penghargaan bagi top skor di Liga Eropa.

Meski nama-nama mereka berbau kompeni, siapa sangka mereka adalah keturunan Indonesia. Di darah mereka masih mengalir darah melayu, entah dari ayah-ibu atau kakek-nenek mereka. Sisa keindonesiaan mereka masih terlihat jelas pada wajah melayunya Robin van Persie, wajah Ambon dan kulit sawo matangnya Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Wilfred Bouma, Denny Landzaat dan Roy Makaay.

Selain mereka, masih ada Irfan Bachdim, Donovan Partosoebroto, Leroy Resodihardjo, Marciano Kastoredjo, Sigourney Bandjar, Raymond Soeroredjo, Jeffrey Leiwakabessy, Michael Timisela, Estefan Pattinasarany, Michael Mols, Ignacio Tuhuteru, Yoham Pesulima, Cayfano Latuperissa, David Ririhina, Demi De Zeeuw, Jeffrey de Visscher, Gaston Salasiwa, Jeffrey Flohr, Peta Toisuta, Jordao Pattinama, Edinho Pattinama, Bart Latuheru, Lucien Sahetapy, Dennis Taihuttu, Charles Pattipeilohy, Justin Tahapary, Joas Siahaya, Jason Oost, Tobias Waisapy, Christian Supusepa, Raphael Supusepa, Ferdinand Katipana, dan John van Beukering.

Irfan Bachdim yang pernah bermain di Utrech dan Haarlem, sekitar 3 tahun lalu sempat ikut bergabung ke pelatnas Timnas Indonesia U-23 di Belanda. Dia juga sudah menyatakan niatnya untuk datang ke Indonesia, negeri asal ayahnya dan bermain di Liga Super Indonesia, demi mewujudkan obsesinya untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Di Liga Italia juga ada Radja Nainggolan. Pemain berusia 21 tahun yang ayahnya orang Batak dan ibunya orang Belgia ini, kini menjadi pemain gelandang andalan Piacenza, klub Seri B di Liga Italia. Hanya saja, dia lebih memilih untuk bergabung dengan Timnas negara ibunya dan telah tampil untuk pertama kalinya untuk Timnas Senior Belgia dalam Piala Kirin beberapa waktu yang lalu.

Di Liga Australia juga ada Serginho atau Sergio van Dijk, pemain kelahiran Belanda keturunan Indonesia yang menjadi striker andalan Brisbane Roar dan sudah mencetak 23 gol. Sergio bahkan mengaku gemas ketika menyaksikan Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang tanpa gol dengan Timnas Australia dalam Pra Piala Asia beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Hingga saat ini dia masih berharap Benny Dolo mau memanggilnya untuk bergabung ke Timnas Pra Piala Asia. Dia terobsesi untuk menjebol gawang Timnas Australia pada laga kedua di Australia tahun depan.

Penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, tentu berdampak pada percampuran atau perkawinan dua bangsa yang berbeda yang menghasilkan anak-anak Indo-Belanda. Ada ratusan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di liga-liga Eropa, sebagian besarnya tentunya di bermain di Liga Belanda.

Saya tertarik untuk mengupas hal ini karena keprihatinan saya pada kualitas dan prestasi Timnas Indonesia belakangan ini yang terus menurun. Sepakbola merupakan olahraga yang paling banyak diminati oleh penduduk Indonesia yang sudah mencapai 230 juta jiwa, namun selalu mengalami kesulitan menemukan 11 orang saja untuk membentuk Timnas Indonesia yang tangguh. Jangankan lolos ke Piala Dunia 2010, untuk level Sea Games saja, Timnas U-23 kita yang diperkuat oleh pemain-pemain profesional dari Liga Super, seperti Boaz Solossa dan Yongki Ariwibowo, dipermalukan oleh kesebelasan dari tiga negara kecil yang hanya diperkuat oleh pemain-pemain amatirnya. Timnas U-23 kita takluk 0-2 dari Laos, 1-3 dari Myanmar, dan ditahan imbang 2-2 oleh Singapura.

Tentu timbul pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab buruknya kualitas dan prestasi Timnas Indonesia, seperti masalah manajemen, fisik, disiplin, dan mental. Namun menurut pengamatan saya, faktor yang paling utama adalah faktor mental pemain. Pemain-pemain Timnas secara kualitas teknik individu sebenarnya masih lebih baik dibandingkan rata-rata pemain di Asia Tenggara, bahkan di level Asia, kualitas teknik individu pemain kita tidak kalah.

Banyak pemain Indonesia yang cukup dikenal dan dipuji karena kualitas teknik dan kecepatannya. Sebut saja Widodo Cahyono Putro yang pernah menjadi pencetak gol terbaik di Piala Asia 1996, kemudian Kurniawan Dwi Yulianto yang terkenal karena kecepatannya dan sempat bermain di Sampdoria dan FC Luzern. Bambang Pamungkas yang terkenal karena jumping dan heading-nya, dan juga tentunya Budi Sudarsono dan Boaz Solossa. Penjaga gawang Timnas, Markus Horison Ririhina bahkan menjadi salah satu nominator pemain terbaik Asia 2009.

Buruknya penampilan Timnas kita lebih pada mental pemain kita yang labil. Pemain kita sering mengalami demam panggung, kurang percaya diri ketika menghadapi Timnas negara lain yang dianggap lebih kuat, akibatnya mereka sulit untuk mengontrol emosi, permainan tidak berkembang, dan terbawa permainan lawan. Kondisi kompetisi di Liga Indonesia yang masih kurang sehat juga berpengaruh pada pembentukan mental pemain kita. Buruknya kepemimpinan wasit dan manajemen klub yang belum profesional juga berdampak buruk pada mental pemain kita. Oleh karenanya perlu dilakukan pembenahan yang nantinya diharapkan berdampak positif.

Pembenahan tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama dan sulit diharapkan hasilnya dalam waktu dekat. Berangkat dari hal tersebut, untuk jangka pendek, terutama untuk persiapan Pra Piala Asia 2012 dan Pra Piala Dunia 2014, nampaknya PSSI selaku otoritas sepakbola Indonesia perlu mencari solusi lain. Solusi instan yang bisa dilakukan adalah dengan meniru Amerika Serikat atau negara tetangga kita Australia. Sebagaimana kita ketahui, Timnas Australia dan Amerika Serikat dibentuk dengan menggunakan sebagian besar pemain-pemain yang bermain di liga-liga eropa, liga yang kompetisinya sudah maju dan sehat. Dengan menggunakan pemain-pemain Eropa yang masih berdarah Australia seperti, Harry Kewell, Mark Viduka, Mark Bresciano, dan Tim Cahill, Australia cukup sukses dengan keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia 2006 dan 2010.

Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Wilfred Bouma, Denny Landzaat, Roy Makaay dan Radja Nainggolan, memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia karena sudah memilih untuk memperkuat Timnas Belanda dan Belgia, namun masih banyak pemain blasteran lain yang patut dicoba dan dinaturalisasi. Selain Irfan Bachdim dan Sergio van Dijk yang sudah menyatakan kesediaannya, masih ada Donovan Partosoebroto yang bermain di Ajax Junior, Leroy Resodihardjo dari ADO Den Haag, Michael Timisela yang pernah bermain selama 5 musim di Ajax dan saat ini bermain di VVV-Venlo, Justin Tahapary dari FC Eindhoven, Edinho Pattinama dari NAC Breda, dan masih banyak lagi.

(dari berbagai sumber)

Hari Sumpah Pemuda

2009-11-22T05:53:00.000-08:00

Hari itu, 81 tahun silam, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928, di dalam sebuah rumah pondokan pelajar dan mahasiswa yang sederhana, Indonesische Clubgebouw, di Jalan Kramat Raya Nomor 106, Jakarta, seorang pemuda dengan penuh percaya diri, dihadapan pemuda-pemudi lainnya dari berbagai suku, agama, dan organisasi kepemudaan, membacakan sumpah setia yang ditulis dalam selembar kertas yang berbunyi :

Pertama, kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia!

Kedoea, kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia!

Ketiga, kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia!

Pemuda itu adalah Soegondo, seorang pemuda jawa yang ditunjuk untuk membacakan janji setia mereka. Setelah pembacaan sumpah selesai, Moehammad Yamin, seorang penyair asal Sumatera yang ditunjuk untuk merumuskan sumpah setia tersebut, kemudian memberikan penjelasan yang panjang lebar. Pembacaan sumpah setia itu merupakan penutup dari rangkaian Kongres Pemuda II yang diikuti oleh pemuda-pemudi yang berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain.

Peristiwa bersejarah yang kemudian dikenang sebagai Hari Sumpah Pemuda itu, merupakan salah satu tonggak sejarah berdirinya Bangsa Indonesia. Pada waktu itu tak ada sekat-sekat oleh perbedaan suku, ras, agama, golongan, atau apapun, semua bersatu dalam bingkai Indonesia yang Satu. Hanya dengan keberanian dan semangat persatuanlah, para pejuang ketika itu dapat mengusir kaum penjajah dari tanah tumpah darah Indonesia.

Hanya dengan keberanianlah para pemuda-pemudi Indonesia waktu itu dapat bertemu dan mengadakan kongres. Dengan kondisi berada di bawah tekanan pemerintah kolonial Belanda dan keterbatasan sumber daya, para pemuda waktu itu berani untuk bersatu-padu mengikrarkan Indonesia Satu untuk melawan penjajah demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia.

Harapan kita, momentum hari Sumpah Pemuda ini dapat membangkitkan kembali semangat persatuan kita untuk berani berkata dan bertindak benar. Bukan masanya lagi untuk mengagung-agungkan suku, ras, agama, golongan, partai atau apapun. Oleh karena hanya dengan persatuan dan keberanian untuk berkata dan bertindak benar, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat berdiri tegak dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Semoga.

28 Oktober 2009

Transfer Pricing

2009-07-01T01:36:00.001-07:00

Transfer pricing adalah istilah yang popular dan lazim dalam dunia bisnis, namun dalam dunia pajak, istilah transfer pricing seperti tuyul, dia diyakini ada, bisa dirasakan kehadiran dan efeknya, namun tidak mudah untuk menemukan wujudnya dan membuktikannya. Lalu seperti apa sebenarnya transfer pricing itu? Menurut kamus ensiklopedia Wikipedia, transfer pricing refers to the pricing of contributions (assets, tangible and intangible, services, and funds) transferred within an organization. Sehingga dapat diartikan bahwa transfer pricing adalah suatu penetapan harga jual khusus dalam satu perusahaan atau grup perusahaan yang dipakai dalam pertukaran antar divisi atau anggota grup perusahaan, dengan tujuan untuk mencatat pendapatan di divisi atau perusahaan penjual dan biaya di divisi atau perusahaan pembeli. Tujuan utama dari transfer pricing sesungguhnya adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, namun dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan kemajuan perusahaan menjadi perusahaan multinasional, maka lazimnya suatu perusahaan akan mencari cara untuk meningkatkan laba atau setidaknya efisiensi dalam pengeluaran, dengan maksud itu banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktek transfer pricing.

Transfer pricing dalam lingkungan perusahaan multinasional dilakukan dengan cara melakukan transaksi antar anggota grup perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Transaksi dalam praktek transfer pricing ini biasanya meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya dengan harga khusus yang direkayasa. Melalui transfer pricing tersebut, perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota grup perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (high tax country) ke anggota grup perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah (low tax country). Dengan praktek transfer pricing ini, suatu perusahaan di negara tertentu akan melaporkan rugi, sehingga tidak perlu membayar pajak. Hal tersebut tentu akan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara tersebut.

Di Indonesia, untuk mengantisipasi dan mengurangi praktek transfer pricing ini, ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung kembali penghasilan atau laba fiskal dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal, apabila terdapat transaksi antara perusahaan yang merupakan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Jika ada Wajib Pajak yang terbukti dengan sengaja menyatakan rugi padahal tidak, maka akan dikenakan sanksi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-undang tentang Pajak Penghasilan juga dimungkinkan untuk membuat perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perjanjian ini lazim disebut Advance Pricing Agreement (APA) sebagai kesepakatan di muka atas transfer pricing untuk tujuan penghitungan objek pajak.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah penertiban terhadap tax heaven secara internasional. Tax heaven pada dasarnya adalah suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa tarif pajak yang rendah kepada Wajib Pajak negara lain agar penghasilan dari Wajib Pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka. Oleh karena itu pemerintah harus menerbitkan aturan mengenai kategori negara mana saja yang dimaksudkan sebagai negara tax heaven. Apabila ada Wajib Pajak yang mengalihkan penghasilannya ke negara yang masuk dalam kategori tax heaven, maka penghasilan yang dialihkan tersebut dapat dikenakan pajak atas dasar tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia . Hal lain lagi tentunya adalah dengan meningkatkan kecakapan maupun jumlah petugas auditor pajak.

Berbagai kebijakan dan pendekatan yang dilakukan oleh aparat pajak atas dugaan transfer pricing ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan keberatan dari pihak Wajib Pajak yang kemudian berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Pajak. Apabila sengketa tersebut sampai ke meja Hakim Pengadilan Pajak, maka merupakan kewenangan Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap keterangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Adapun alat bukti itu dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan Hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa kasus dugaan transfer pricing dapat meminta kedua belah pihak untuk menunjukkan sedikitnya dua alat bukti otentik yang mendukung alasannya masing-masing. Wajib Pajak dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa harga yang mereka tetapkan adalah harga yang wajar, sebaliknya pihak aparat pajak juga harus dapat menunjukkan bukti bahwa harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak adalah harga yang tidak wajar. Majelis Hakim dapat meminta kedua belah pihak yang bersengketa atau salah satu dari mereka untuk menunjukkan data pembanding harga, biaya, dan laba kotor dari perusahaan-perusahaan lain yang usahanya sejenis dengan Wajib Pajak. Data pembanding diperlukan untuk mengetahui harga, biaya, dan laba kotor yang wajar. Harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak, biaya dan laba kotornya kemudian dibandingkan dengan data pembanding harga, biaya, dan laba kotor yang telah sesuai dengan asas kewajaran (arm's length principle), hingga akhirnya berdasarkan hasil penilaian pembuktian tersebut, Majelis Hakim dapat bermusyawarah dan membuat putusan.

Pengabdian Dua Orang Bidan

2008-11-15T06:39:00.001-08:00

Pada awal ramadhan lalu, ketika sebagian besar umat muslim sedang menjalani ibadah puasa, berjuang menahan lapar dan haus, sebagian lagi mungkin masih terlelap dalam tidur siangnya, saya menyempatkan waktu untuk menonton acara talk show favorit saya di televisi, Kick Andy. Ada seorang Ibu setengah baya, namanya Ibu Siti Aminah. Beliau adalah seorang bidan, tapi bukan bidan biasa. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilannya di bidang kesehatan, Ibu Aminah ini ternyata telah lama membaktikan hidupnya untuk membantu masyarakat miskin di kawasan kumuh, Cilincing, Jakarta Utara serta perkampungan nelayan di Bekasi dan sekitarnya. Bersama mobil ambulance dan seorang supir, Ibu Aminah berkeliling kampung mencari pasien. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, apabila sang supir berhalangan, Ibu Aminah sendirilah yang mengemudikan mobil pribadinya yang telah disulap menjadi mobil ambulance itu untuk berkeliling kampung, mencari pasien, dan mengobatinya di tempat.

Kita sering mendengar atau membaca di media massa, banyak orang sakit yang berasal dari keluarga miskin, terpaksa harus mengurut dada dan pulang ke rumah setelah ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak mampu membayar uang jaminan. Alhamdulillah, di tengah kota metropolitan Jakarta yang individualistis ini, masih ada seorang tenaga kesehatan seperti Ibu Aminah ini. Tenaga Kesehatan yang tidak pernah meminta bayaran kepada pasiennya, apalagi meminta uang jaminan. Malah tidak jarang, justru Ibu Aminahlah yang mengeluarkan uang untuk membayarkan uang jaminan, ketika ada pasiennya yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Bahkan Ibu Aminah pernah menjual perhiasan miliknya demi membantu salah seorang pasiennya.

Seorang bidan lagi bernama Ros Rosita. Wanita berjilbab ini telah mengabdikan hidupnya untuk melayani kesehatan orang-orang suku Baduy selama lebih dari 10 tahun. Bidan yang akrab dipanggil Bidan Ros ini, rela menempuh perjalanan dengan jalan kaki hingga 6 jam lamanya, demi mengunjungi para pasiennya di pedalaman hutan Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten. Bidan Ros ternyata memerlukan waktu 2 tahun lamanya agar metode dan peralatan medis modern miliknya, seperti jarum suntik, obat-obatan, dan konsep imunisasi, bisa diterima di kalangan suku Baduy yang terkenal sangat anti terhadap segala hal yang berbau modern.

Hingga kini, Bidan Ros tetap menjalani pelayanan kesehatan dengan waktu praktik 24 jam dengan bayaran seadanya. Misalnya pada awalnya, setelah membantu seorang ibu melahirkan, biasanya dia dibayar hanya sepuluh ribu rupiah. “Alhamdulillah sekarang sudah naik sedikit menjadi dua puluh ribu rupiah,” tutur Bidan Ros sambil tersenyum, seorang bidan yang berkeinginan untuk mendirikan rumah bersalin di kawasan suku Baduy.

Saya yakin, di negeri ini masih banyak tenaga kesehatan atau orang-orang dengan profesi lain yang terpanggil hatinya untuk membaktikan hidup dalam membantu orang-orang yang tidak mampu seperti Ibu Aminah dan Ros Rosita. Hanya saja, jumlahnya masih sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah orang yang membutuhkan bantuan. Mari kita berdoa buat Ibu Aminah dan Ros Rosita serta semua orang-orang yang berhati mulia untuk tetap semangat dalam perjuangannya membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita mungkin belum bisa berbuat banyak seperti kedua bidan ini, namun setidaknya, Ibu Aminah dan Ros Rosita telah menjadi inspirasi bagi kita, untuk terpanggil dan mulai melakukan sesuatu, sekecil apapun itu, untuk membantu orang-orang yang lemah. Semoga.

(Adnan, 20 September 2008)

Diposkan oleh adnan di 05:09 3 komentar

Meraih kembali kemerdekaan

2008-08-26T21:16:00.001-07:00

Minggu, 2008 Agustus 17

Merdeka (independence) dalam perspektif bangsa adalah bebas atau lepasnya suatu bangsa dari penjajahan bangsa lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karenanya Bangsa yang Merdeka adalah bangsa yang bebas mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari bangsa lain. Bangsa yang Merdeka adalah bangsa yang membangun dirinya sendiri sesuai dengan karakternya tanpa dependensi pada bangsa lain. Sehubungan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 kali ini, setiap orang tentu mempunyai pendapat dan asumsi yang berbeda-beda dalam memaknai kemerdekaan ini.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah Republik Indonesia yang tercinta ini sudah benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Ataukah proklamasi yang telah dirintis oleh para Founding Fathers 63 tahun yang lalu, kini hanya tinggal kenangan karena sesungguhnya kemerdekaan saat ini adalah nisbi. Realitanya, menurut sebagian orang, bangsa ini masih dijajah oleh bangsa lain, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, hanyalah romatisme masa lalu yang bersifat seremonial semata.

Sementara bagi sebagian orang lagi yang optimistis, menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai ajang refleksi untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita sebagai bangsa yang telah mendekati titik nadir, bahkan mungkin telah pupus. Dengan semangat nasionalisme inilah kita akan dapat memerdekakan diri kita dari penjajahan materi, westernisasi, fanatisme sempit, kemalasan dan kebodohan.

Semangat nasionalisme ini diyakini pada akhirnya akan berimplikasi pada penemuan kembali karakter asli bangsa ini, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, etos kerja yang tinggi, semangat gotong-royong, dan budaya nusantara. Bangsa yang membangun dirinya sendiri sesuai dengan karakternya tanpa bergantung pada bangsa lain, tentu akan berdampak pada kemandirian bangsa secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Suatu bangsa yang mandiri adalah hakikat dari bangsa yang merdeka.

Akhirnya, harapan kita, semoga dengan semangat nasionalisme, Bangsa Indonesia bisa meraih kembali hakikat kemerdekaannya yang telah lama hilang. Merdeka!

Nasionalisme

2008-08-02T19:19:00.000-07:00

Nasionalisme adalah pilar utama dalam berbangsa dan bernegara. Sebuah negara yang tidak ditopang dengan pilar nasionalisme yang kokoh, akan menjadi rapuh, kemudian runtuh, dan akhirnya tinggal sejarah. Kejayaan Bangsa Romawi, Mesir Kuno, Yunani Kuno, Mongol, Andalusia, Ottoman, Majapahit, Sriwijaya, Gowa, dan Mataram, kini hanya tinggal kenangan yang bisa kita ketahui melalui buku sejarah dan sisa-sisa peninggalannya. Tentu kita tidak berharap Republik Indonesia yang tercinta ini mengalami nasib yang sama dengan bangsa-bangsa pendahulunya itu.

Pengertian nasionalisme di sini, tentunya bukan dalam arti yang sempit, simbolis, dan seremonial belaka, seperti misalnya, seseorang baru akan disebut nasionalis apabila dia rutin mengikuti upacara penaikan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, meski dalam prilakunya sehari-hari senantiasa merugikan negara dan bangsanya. Pengertian nasionalisme di sini adalah perasaan cinta, rasa memiliki, dan mau berkorban dari individu atau sekelompok orang terhadap bangsa dan negaranya.

Dr. Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics, mengidentifikasi 4 (empat) unsur nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, dan kehormatan bangsa. Jadi seorang nasionalis sejatinya akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

Dalam perspektif aparat negara, nasionalisme tidak semata-mata ditunjukkan melalui kegiatan seremonial dan simbolis semata, akan tetapi diaplikasikan dalam prilaku dan perbuatannya. Seorang pegawai negeri misalnya, baru dapat disebut nasionalis apabila dia telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, suku, atau partainya. Seorang nasionalis sejati pasti tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan keuangan negara.

Sehubungan dengan fungsi pelayanan publik, institusi Pengadilan Pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam upaya menyelesaikan sengketa pajak secara adil, dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Pertanyaannya sekarang, sudahkan kita memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan para pihak yang bersengketa, seperti Pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat?

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentulah dibutuhkan instrumen atau perangkat kerja, antara lain adalah struktur organisasi yang tepat, uraian pekerjaan yang efektif dan efisien, sumber daya yang berkualitas, dan remunerasi yang memadai. Namun satu hal yang terpenting adalah semua instrumen tersebut hanya dapat berjalan dengan baik, apabila didukung dengan semangat nasionalisme. Semuanya akan menjadi tidak berarti apa-apa, apabila di dalam diri kita sendiri tidak ada semangat nasionalisme.

Oleh karenanya, momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-63 ini adalah merupakan saat yang tepat bagi kita untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita sebagai aparat negara (public servant) yang telah mendekati titik nadir, bahkan mungkin telah pupus. Dengan semangat nasionalisme kita akan dapat memerdekakan diri kita dari penjajahan materi, ambisi kekuasaan, fanatisme sempit, kemalasan dan kebodohan. Semoga dengan semangat nasionalisme, Pengadilan Pajak dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik yang optimal dan memuaskan semua pihak, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum penyelesaian sengketa pajak di Republik Indonesia yang tercinta ini. Merdeka!

Character Building

2008-07-13T19:57:00.000-07:00

Membangun karakter atau yang lebih populer dengan istilah Character Building, merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Istilah ini biasanya banyak dijual di kursus-kursus kepribadian, bahkan diobral di seminar-seminar yang bertajuk pengembangan diri, entah itu dalam bentuk implementatif maupun hanya sekedar teori. Oleh karenanya wajar apabila kemudian timbul pertanyaan dari pembaca yang budiman : “Membangun karakter? Apa, sih? Cape, deh!”

Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, seperti tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian dari membangun adalah proses pengolahan dan pembentukan suatu unsur atau materi yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membangun karakter adalah suatu proses pembentukan watak atau budi pekerti. Tentunya dalam pengertian yang positif, tujuan dari pembentukan watak atau budi pekerti di sini adalah menjadi lebih baik dan terpuji dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang mempunyai akal budi dan jiwa.

Pertanyaan berikutnya : So what gitu, lho? Apa hubungannya dengan kita-kita yang ada di Pengadilan Pajak? Adakah dia bisa membuat kita lebih cantik atau ganteng, kelihatan lebih seksi dan awet muda? Jawabannya adalah ya! Why not? Apabila hal tersebut kita kaitkan dengan inner beauty atau inner handsome, tentu pribadi yang baik dan jiwa yang sehat akan memancarkan aura yang positif yang bisa membuat kita kelihatan lebih cantik atau tampan, seksi, dan awet muda.

Dalam perspektif yang lebih luas, hal tersebut dapat kita korelasikan dengan harapan dan usaha kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Sebagaimana kita mahfum, gaji dan tunjangan yang kita terima setiap bulannya, sebagian besar bersumber dari pajak yang dipungut oleh Negara dari rakyat, dan hal itu bisa diartikan bahwa sejatinya kita ini adalah pegawainya rakyat, maka sebagai pegawai rakyat, kita wajib untuk bekerja seoptimal mungkin untuk rakyat. Paradigma bahwa Pegawai Negeri adalah Penguasa (The Lord) yang bisa bersikap seenaknya dan sewenang-wenang kepada rakyat, semestinya diubah menjadi Pegawai Negeri yang berkarakter (terpuji), yaitu Pegawai Negeri yang mendefinisikan dan memosisikan diri sebagai Pelayan Rakyat (Public Servant).

Lalu pertanyaannya sekarang : How? Dengan cara apa kita bisa membangun karakter yang terpuji itu? Jawabannya adalah banyak cara untuk itu, baik melalui pendidikan formal dan informal, maupun melalui aktualisasi diri. Salah satu cara yang telah diupayakan Sub Bagian Kepegawaian/Sumber Daya Manusia di Pengadilan Pajak adalah melalui pendidikan informal, yaitu training ESQ. Fenomena training ESQ beberapa waktu yang lalu bisa kita ibaratkan sebagai oase di padang yang tandus. Meski efek positifnya hanya terasa kurang-lebih seminggu, namun hal tersebut memberikan secercah harapan bahwa sesungguhnya kita masih mempunyai hasrat untuk introspeksi diri demi menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, negara, bangsa, dan tentunya kepada Tuhan Yang Mahaesa. Betapa meruginya kita, apabila penyesalan dan linangan air mata yang tumpah-ruah pada saat itu, menjadi sia-sia hanya karena kita mengulangi lagi perbuatan buruk yang telah kita sesali.

Adapun pendidikan formal sebagai salah satu instrumen dalam membangun karakter adalah dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan formal secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengembangan karakter individu seseorang. Pola pikir seorang Doktor dan Master yang sudah terbiasa menganalisa suatu obyek atau pokok permasalahan secara lebih mendalam dan mendetail, semestinya akan berbeda dengan seorang Sarjana Strata Satu yang dididik dengan teori-teori dan aplikasinya yang masih bersifat umum.

Upaya membangun karakter melalui aktualisasi diri, bisa kita lakukan dengan ikut aktif dalam berbagai kegiatan, baik di lingkungan tempat kerja maupun masyarakat. Aktulisasi diri di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan aktif di kegiatan dengan lingkup yang kecil seperti RT, RW, atau aktif di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, seperti LSM, atau di lembaga-lembaga keagamaan, seperti forum pengajian atau persekutuan gereja. Sedangkan aktualisasi diri di lingkungan tempat kerja kita di Pengadilan Pajak, bisa dilakukan dengan ikut aktif di pengadaan, maupun di berbagai kegiatan PIU, seperti CMCAS, Transformasi SDM, dan Survei Kepuasan Stakeholder.

Akhirnya, selain instrumen-instrumen yang sudah dijabarkan di atas, ada satu hal yang sangat prinsip dan merupakan kata kunci atau main point, yakni keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sesungguhnya berpulang pada moral choice (keputusan moral) pada masing-masing individu itu sendiri. Pendidikan formal, training ESQ, aktualisasi diri, atau kegiatan apapun yang sejenis, hanyalah media atau instrumen belaka. Semuanya akan menjadi tidak berarti, apabila di dalam diri individu yang bersangkutan tidak ada keinginan yang kuat (spirit) untuk berubah.

The Residence, The Sultan Hotel complex, 15 April 2008

Adn@n

(dimuat di Tax Court Media edisi Juni 2008)

Cinta dalam Komitmen Reformasi

2008-07-13T19:40:00.000-07:00

Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia…

Walau jalannya sukar dan curam…

Dan pabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya…

Walau pedang yang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu…

Untaian kalimat indah dari Penyair Kahlil Gibran di atas, menunjukkan betapa dahsyatnya daya magis cinta. Cinta bisa membuat seseorang rela untuk melakukan dan mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk orang yang dicintai, meski itu mungkin dapat melukai bahkan membunuhnya. Oleh karenanya komitmen reformasi yang merupakan cita-cita kita bersama, hanya dapat terwujud, apabila di dalamnya ada cinta, karena mencintai adalah keinginan untuk selalu memberi, mempersembahkan yang terbaik, melindungi, dan menjaga kehormatannya.

Kalimat pertama yang akan muncul kemudian di benak kita adalah apa alasan kita untuk mencintai Pengadilan Pajak? Adakah dia secantik Tamara Blezensky atau setampan Brad Pitt? Tentu tidak. Seperti yang telah kita pahami bersama, Pengadilan Pajak adalah lokus atau tempat dimana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk berkarya. Di sinilah tempat kita bekerja, mencari nafkah, dan bergaul, atau sekedar berlindung dari teriknya mentari, polusi udara, derasnya hujan, banjir, dan kemacetan. Jika dihitung, durasi dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore, kita menghabiskan waktu di institusi ini paling tidak 9 jam sehari. Bandingkan dengan waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga di rumah yang efektif hanya sekitar 4 jam sehari. Suka atau tidak suka, Pengadilan Pajak adalah rumah kita yang sesungguhnya. Kita adalah bagian dari Pengadilan Pajak. Itulah alasan logis mengapa kita mencintai Pengadilan Pajak.

Sebagai makhluk yang relijius, tentu perasaan cinta kita ini, tidak hanya sekedar keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi Pengadilan Pajak, akan tetapi juga dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang besar kepada Negara, Bangsa, dan tentunya, kepada Tuhan Yang Mahaesa. Dengan makna cinta seperti inilah, maka komitmen atau janji kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik akan terealisasi.

Penulis berharap, momentum enam tahun eksistensi Pengadilan Pajak di negeri ini, bisa menjadi starting point atau titik awal dalam upaya kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek. Saat ini, reformasi adalah merupakan suatu keharusan apabila kita ingin tetap eksis di tengah desakan perubahan yang begitu cepat. Komitmen tidak lagi hanya terbersit dalam hati atau sekedar hiasan dalam kata tanpa makna, akan tetapi harus diaplikasikan melalui kerja yang nyata. Semangat perubahan tidak hanya menjadi responsibilitas para Change Agent, akan tetapi sudah merupakan kebutuhan kita semua sebagai manusia untuk selalu ingin berbuat yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Akan tetapi, sekuat apapun komitmen kita untuk melakukan perubahan, tanpa dukungan dari komponen yang lain dalam organisasi Pengadilan Pajak, maka usaha yang kita lakukan juga tidak akan pernah optimal.

Dalam cinta ada kebersamaan. Spirit de corps atau semangat kebersamaan akan muncul seiring dengan perasaan cinta kita kepada Pengadilan Pajak. Organisasi Pengadilan Pajak, bisa kita ibaratkan dengan sistem pembuluh darah kita yang rumit. Sistem ini terdiri dari jantung dan jaringan pembuluh darah, yaitu arteri, pebuluh kapiler, dan vena. Semua arteri datang dari jantung dan semua vena menuju ke jantung, adapun arteri dan vena ini dihubungkan oleh pembuluh kapiler.

Menurut para peneliti di bidang ilmu kedokteran, jantung adalah sebuah organ otot yang berfungsi sebagai stasiun pemompaan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung kita ini dibungkus oleh sebuah kantong ganda yang disebut perikardium. Suatu dinding yang disebut septum, membagi jantung menjadi belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan terbagi lagi menjadi ruang atas yang disebut atrium (serambi jantung) dan ruang bawah yang disebut ventrikal (bilik jantung).

Atrium menerima darah dari vena, sedangkan ventrikal memompa darah menuju arteri. Sebagian darah yang ada di dalam jantung yang baru saja memperoleh oksigen segar dari paru-paru, akan dipompa masuk ke dalam arteri besar yang disebut aorta. Dari aorta darah dibawa masuk ke dalam sistem cabang arteri yang lebih kecil. Dari arteri ini darah langsung masuk ke pembuluh kapiler. Di sini darah akan melepaskan oksigen dan zat-zat makanan yang telah diserap dari usus halus dan hati ke jaringan-jaringan. Bahan-bahan sisa, termasuk gas karbon dioksida, diambil. Setelah itu darah yang tidak mengandung oksigen lagi masuk ke vena, kemudian kembali ke jantung melalui dua vena besar. Selanjutnya darah dipompa dari jantung melalui arteri pulmonalis besar ke paru-paru. Di dalam paru-paru karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil. Darah yang telah berisi oksigen kemudian dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis dan barulah peredaran darah dimulai. Begitulah seterusnya tanpa henti.

Organ-organ di dalam sistem pembuluh darah kita itu merupakan satu mata rantai yang saling terkait satu dengan yang lain, jika salah satunya gagal berfungsi, maka keseluruhan proses peredaran darah akan mengalami gangguan, atau bahkan terhenti sama sekali. Begitu pula dengan sistem kerja kita di Pengadilan Pajak.

Contoh konkritnya, Pengadilan Pajak tidak akan bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, tanpa persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak akan bisa bersidang tanpa bantuan Panitera, sedangkan seorang Panitera juga tidak akan bisa membantu Majelis Hakim, tanpa Pembantu Panitera dan stafnya yang menyiapkan risalah sengketa, menyusun berita acara sidang, dan membuat konsep putusan. Pembantu Panitera dan stafnya juga tidak akan bisa membuat risalah sengketa, tanpa adanya distribusi berkas dari bagian Administrasi Sengketa Pajak, dan seterusnya. Kesimpulannya, semua komponen di dalam tubuh organisasi Pengadilan Pajak, saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Di sinilah pentingnya kebersamaan.

Pengadilan Pajak yang merupakan metamorfosis dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, diharapkan menjadi badan peradilan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena terus meningkatnya jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak, tentunya berdampak pada meningkatnya pula harapan terhadap proses penyelesaian sengketa pajak secara adil, dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.

Oleh karenanya adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi kita untuk segera melakukan pembenahan pada institusi Pengadilan Pajak ini, yaitu dengan mencari formula dan solusi terbaik dalam fungsi pelayanan publik untuk mendukung tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Kesimpulannya, fokus perhatian kita untuk saat ini adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi sengketa pajak. Untuk mewujudkannya, tentulah dibutuhkan perangkat dan prosedur kerja yang baik, antara lain adalah struktur organisasi yang tepat, uraian pekerjaan yang efektif dan efisien, sumber daya yang berkualitas, dan tentunya, remunerasi yang memadai. Tanpa itu semua, maka fungsi pelayanan publik sebagai pendukung tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, tidak akan pernah optimal dan hanya ada dalam angan semu.

Adn@n
(dimuat di Tax Court Media edisi April 2008)